Kepatuhan menjadi strategi terbaik di era pemanfaatan IBK, dengan pemanfaatan Informasi, Bukti, dan/atau Keterangan (IBK) pada berbagai proses bisnis DJP, ruang untuk mempertahankan posisi perpajakan yang tidak benar menjadi semakin terbatas. Transparansi, data yang andal, dan kepatuhan adalah kunci menghadapi era baru ini. Simak penjelasan selengkapnya ! Siklus Kepatuhan di Era IBK a. Pahami Ketentuan b. Kelola Data dan Dokumen c. Sampaikan Secara Benar d. Bangun Kepercayaan e....

DJP menerbitkan SE-8/PJ/2026 sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan kepatuhan WP untukmendukung sistem self assessment yang lebih efektif dan meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan. Simak Penjelasannya lebih lanjut! Tujuan WAJIB PAJAK TERDAFTAR Pengawasan atas pelaporan pembayaran, dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan WAJIB PAJAK BELUM TERDAFTAR Ekstensifikasi untuk mengidentifikasi pihak yang telah memenuhi syarat namun belum memiliki NPWP. PENGAWASAN WILAYAH Pengawasan data lapangan dan nonlapangan berbasis teknologi serta...

Adanya SE-9 Tahun 2026 bertujuan mengatur tata cara permintaan informasi, Bukti, dan/atau Keterangan (IBK) untuk kepentingan perpajakan. Simak penjelasan selengkapnya ! Pihak Terlibat Kegiatan Permintaan IB Hasil dan Manfaat Perlu diketahui pula IBK yang diperoleh wajib digunakan hanya untuk kepentingan perpajakan, dijaga kerahasiaannya, dikelola, dan disimpan sesuai ketentuan yang berlaku Proses Permintaan Informasi dan/atau Bukti / Keterangan (IBK) Penelitian dan Pengujian IBK Dilakukan untuk memastikan : Pemantauan Permintaan...

Dalam PMK 37 diatur tentang Penunjukan pihak lain (Marketplace/Lokapasar) sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) serta tata cara Pemungutan PPh Pasal 22, penyetoran, dan pelaporan PPh yang dipungut oleh pihak lain (Marketplace/Lokapasar) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Pelaku yang terlibat dalam PMK 37 Tahun 2025 Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disebut Pihak Skema Pengenaan PPh 22 Pihak lain...

Surat Keterangan (Suket) diberikan kepada lawan transaksi sebagai bukti bahwa WP UMKM dengan Peredaran Bruto Tertentu (PBT) dikenai PPh Final 0,5% sesuai PP 55 Tahun 2022 jo. PP 20 Tahun 2026, sehingga tidak dipotong atau dipungut PPh yang bersifat tidak final. Suket juga berfungsi sebagai SKB PPh Pasal 22 atas impor atau pembelian. Sampai kapan berlaku surat ini dan bagaimana cara pengajuannya ? Simak Penjelasannya ! Waktu Berlaku...

Kewajiban pajak penghasilan di Indonesia tidak berhenti pada wajib pajak dalam negeri saja. Setiap penghasilan yang mengalir ke tangan wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia juga tetap masuk radar PPh. Bagaimana pembuatan bukti potongnya, simak penjelasannya berikut! Bukti Potong Non-Resident (BPNR) digunakan untuk pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima oleh WP luar negri. Beikut langkah-langkah pembuatanya : Pastikan data yang di isi sesuai dengan dokumen pendukung...

Setahun lebih berjalan, sistem Coretax diklaim DJP mampu menyederhanakan proses administrasi pajak sekaligus memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui deteksi otomatis dan analisis risiko yang lebih akurat. Simak informasi selengkapnya! Keunggulan Terkait Penerimaan Dan Pelayanan Dampak Rencana di masa yang akan datang adalah upaya DJP untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan Coretax. Hal ini bertujuan tentunya untuk layanan administrasi makin lancar, pengumpulan penerimaan makin andal, kepatuhan makin terdorong.

Tokopedia menetapkan formula pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% atas penjualan barang/jasa di platform. Berlaku mulai 1 Agustus 2026 sesuai PMK 37/2025. Berikut rumus perhitungan dan contohnya, simak selengkapnya ! RUMUS PERHITUNGAN PPh PASAL 22 2. PENJUAL PKP Contoh Perhitungan PENJUAL NON-PKP PPh 22 = 97 x 0,5% = 0,485 PENJUAL PKP PPh 22 = 97 / 1,11 X 0,5% = 87,39 X 0,5% = 0,44

DJP mengirim email resmi kepada Wajib Pajak yang terindikasi salah mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. Kenapa wajib pajak bisa menerima email ini dan bagaimana yang harus dilakukan wajin pajak. Simak Selengkapnya ! Langkah-Langkah Yang Harus Dilakukan Jika menerima email resmi dari DJP, segera lakukan pembetulan SPT melalui Coretax DJP : SPT yang tidak benar, tidak lengkap, atau tidak jelas dapat meimbulkan sanksi sesuai ketentuan....

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 (PMK 44/2026) tentang Persyaratan Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan, yang mulai berlaku sejak 6 Juli 2026. Aturan ini menggantikan PMK 229/2014 dan menghadirkan sejumlah perubahan penting, mulai dari syarat kompetensi bagi konsultan pajak dan pihak lain, hingga penegasan siapa saja yang dapat ditunjuk sebagai kuasa wajib pajak. Simak selengkapnya di bawah ini ! Siapa yang dapat menjadi Kuasa...