Pelat nomor cantik atau yang sering disebut sebagai pelat nomor pilihan kerap diasosiasikan dengan biaya tinggi. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa penggunaan pelat nomor cantik membuat pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi lebih mahal setiap tahunnya. Namun, benarkah demikian? Untuk meluruskan informasi yang beredar, berikut penjelasan lengkap mengenai hubungan antara pelat nomor cantik dan tarif PKB kendaraan. Apa Itu Pelat Nomor Cantik (NRKB Pilihan)? Pelat nomor cantik secara...

Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat sekitar 23 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun. Target ini menegaskan kebijakan perpajakan sebagai instrumen utama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Arah kebijakan dan outlook ekonomi serta perpajakan 2026 dipaparkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Bimo Wijayanto, dalam Seminar Nasional “Outlook Ekonomi dan Perpajakan Indonesia 2026: Tata...

Jakarta, 20 Januari 2026 — Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, atau meningkat sekitar 23% dibanding realisasi penerimaan pajak tahun 2025 yang sebesar Rp1.917,6 triliun. Penetapan target ini menunjukkan posisi strategis kebijakan perpajakan sebagai instrumen vital untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Target dan arah kebijakan perpajakan ini disampaikan oleh...

Dalam praktik sehari-hari, sering muncul pertanyaan dari Wajib Pajak terkait perubahan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).Misalnya, ketika seseorang menikah, memiliki anak, atau menambah tanggungan di tengah tahun, muncul anggapan bahwa status PTKP akan langsung berubah dan memengaruhi perhitungan pajak. Namun, apakah benar demikian? Penentuan Status PTKP Status PTKP ditentukan berdasarkan kondisi Wajib Pajak pada awal tahun pajak.Artinya, kondisi yang diperhitungkan adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 1...

Punya NPWP Tapi Tidak Bekerja, Apakah Masih Wajib Aktivasi Coretax? Perkembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia terus mengalami pembaruan seiring dengan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu perubahan besar yang dilakukan adalah penerapan sistem Coretax sebagai platform utama layanan perpajakan, yang menggantikan sebagian fungsi DJP Online. Melalui Coretax, wajib pajak dapat melakukan berbagai aktivitas administrasi pajak, seperti pelaporan SPT...

Dalam praktik perpajakan di Indonesia, sering kali Wajib Pajak (WP) salah mengira bahwa SP2DK dan pemeriksaan pajak adalah hal yang sama. Padahal kedua hal tersebut berbeda — baik dari pengertian, tujuan, proses, hingga konsekuensi hukumnya. Kesalahpahaman ini bisa membuat WP menjadi cemas berlebihan atau justru menganggap enteng ketika menerima SP2DK. Untuk itu, penting bagi WP memahami perbedaan inti antara keduanya agar bisa mengambil langkah yang tepat saat menghadapi...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kemudahan, kepastian, dan kepatuhan Wajib Pajak. Salah satu fasilitas yang disediakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), yang pemberitahuannya kini dilakukan secara elektronik melalui Coretax DJP. Artikel ini menyajikan panduan lengkap mengenai Pemberitahuan Penggunaan NPPN, mengacu pada Panduan Coretax – Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) Versi 20260112. Pembahasan disusun secara...

Masih banyak karyawan yang mengira bahwa gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) atau di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berarti tidak perlu mengurus pajak. Padahal, meskipun PPh 21 terutang bernilai nol, kewajiban administrasi perpajakan tetap harus dipenuhi, salah satunya melalui Bukti Potong A1 (BPA1). BPA1 Tetap Wajib Meski Pajak Nihil Bukti Potong A1 merupakan dokumen resmi yang wajib dibuat oleh pemberi kerja atas penghasilan pegawai tetap...

Instansi pemerintah yang mempekerjakan pegawai tetap memiliki kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas penghasilan yang diterima pegawai. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan pemungutan pajak berjalan tertib, transparan, dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban Instansi Pemerintah sebagai Pemotong PPh 21 Sebagai pemotong PPh 21, instansi pemerintah wajib: Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun pajak terutang bernilai nihil. Jenis Bukti Potong PPh 21 Pegawai Tetap Instansi...

Pajak Penghasilan atas Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan PMK No. 50 Tahun 2025 Perdagangan aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lainnya semakin populer di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya aktivitas tersebut, pemerintah menetapkan aturan pajak yang jelas agar transaksi aset kripto tetap tertib dan memiliki kepastian hukum. Salah satu aturan terbaru yang mengatur hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Artikel ini akan membahas...