Pemerintah resmi menunda pemberlakuan pemungutan PPh Pasal 22 oleh penyedia marketplace selama 3 bulan, dari rencana awal 1 Agustus menjadi 1 November 2026. Pajak yang telanjur dipungut pun wajib dikembalikan kepada pedagang. Simak penjelasan selengkapnya ! Penundaan tertuang dalam Pengumuman DJP Nomor PENG-46/PJ.09/2026, yang menegaskan pemberlakuan PMK 37/2025 ditunda hingga 31 Oktober 2026. Pemungutan baru akan mulai efektif 1 November 2026. Dampak Penundaan Seluruh penunjukan marketplace sebagai pemungut...

SP2DK adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang dikirim oleh DJP kepada Wajib Pajak. Bukan sanksi, tapi permintaan klarifikasi dalam rangka pengawasan kepatuhan pajak. Tujuan SP2DK Fungsi Bagi Wajib Pajak Cara Menanggapi SP2K

Penerbitan Aturan Resmi PER-8/PJ/2026 untuk menyesuaikan ketentuan pembayaran dan penyetoran pajak dengan implementasi Coretax System serta kebijakan Global Minimum Tax (GMT). Aturan ini mulai berlaku 28 Juli 2026. Penyesuaian terhadap Kode Billing Masa berlaku kode billing yang sebelumnya 168 jam (7 × 24 jam) berdasarkan PENG-4/PJ/2025 diperpanjang menjadi 336 jam (14 × 24 jam) sejak kode billing diterbitkan. Wajib pajak juga dapat membatalkan kode billing yang belum digunakan...

Penyedia marketplace yang telah ditunjuk sebagai pihak lain tidak hanya berkewajiban memungut PPh Pasal 22 dari pedagang dalam negeri, tetapi juga wajib menyampaikan berbagai data dan informasi wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 PMK 37/2025, di mana informasi tersebut menjadi satu kesatuan lampiran SPT Masa PPh Unifikasi. 4 Kelompok Yang Diinformasikan Kelompok Pertama : informasi yang tercakup dalam Pasal 6 ayat...

Pemerintah akan segera menerapkan pajak atas transaksi di marketplace. Marketplace akan berperan sebagai pemungut pajak dari merchant/penjual. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sektor digital. Fungsi SKB Kewajiban Merchant Dampak Bagi Pelaku Usaha Tujuan Kebijakan

PMK 49/2026 Atur Batas Waktu Khusus Setor PPN TDLN Kementerian Keuangan melalui PMK 49/2026 mengatur batas waktu penyetoran PPN atas transaksi digital luar negeri (TDLN), dengan ketentuan yang berbeda dari batas waktu penyetoran PPN pada umumnya. Alur penyetoran: Perbandingan dengan aturan umum : Berdasarkan PMK 81/2024, PPN yang terutang dalam satu masa pajak umumnya disetor paling lambat akhir bulan berikutnya (sebelum SPT Masa PPN disampaikan). Namun ada pengecualian...

Sejak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan NIK sebagai NPWP, tak sedikit masyarakat yang merasa khawatir. Sebagian mengira bahwa perubahan ini secara otomatis membuat mereka wajib membayar pajak, meski selama ini penghasilannya belum memenuhi syarat sebagai objek pajak. Benarkah demikian, simak penjelasan selengkapnya ! NIK kini digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang pribadi, Memiliki NIK tidak otomatis menjadi Wajib Pajak atau wajib membayar pajak. Kewajiban perpajakan muncul...