Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan bahwa pembelian voucher game online seperti Mobile Legends dan Free Fire kini dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Aturan ini mulai berlaku sejak 1 Juni 2021, sebagai bagian dari kebijakan pengenaan pajak atas produk dan layanan digital yang dijual kepada konsumen di Indonesia. Penetapan tersebut dilakukan setelah DJP menunjuk sejumlah perusahaan digital sebagai pemungut PPN Perdagangan Melalui...

Periode 11 Februari – 17 Februari 2026 KMK Nomor 6/MK/EF.2/2026Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/MK/EF.2/2026 telah menetapkan kurs pajak yang berlaku untuk periode 11 Februari sampai dengan 17 Februari 2026. Kurs ini digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban perpajakan atas transaksi yang menggunakan mata uang asing. Pada periode kali ini, pergerakan nilai tukar menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Beberapa mata uang mengalami penguatan terhadap Rupiah, sementara sebagian...

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Ketentuan ini juga berlaku bagi karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta yang menerima penghasilan secara teratur. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 PER-16/PJ/2016, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur; termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas,...

Di era digital saat ini, anak-anak sudah banyak yang aktif menjadi influencer cilik di berbagai platform media sosial. Endorsement, kerja sama dengan brand, hingga konten berbayar membuat influencer cilik mulai memiliki penghasilan sendiri. Pertanyaannya, apakah penghasilan tersebut wajib dikenakan pajak? Dan bagaimana cara pelaporannya? Penghasilan Influencer Cilik Tetap Dikenai Pajak Perlu dipahami bahwa setiap penghasilan merupakan objek pajak, termasuk penghasilan yang diterima oleh influencer cilik. Penghasilan tersebut dikenakan...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak memberikan penjelasan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan saat mengunduh Bukti Potong PPh Pasal 21 Formulir A1 melalui sistem Coretax DJP. Permasalahan ini muncul setelah adanya keluhan dari warganet yang menyatakan bahwa bukti potong tidak terlihat di akun Coretax, meskipun perusahaan telah menerbitkannya. Menanggapi hal tersebut, Kring Pajak mengimbau wajib pajak agar terlebih dahulu memastikan bahwa data identitas berupa NIK...

Sejak implementasi Coretax DJP, sebagian wajib pajak mengalami kendala berupa notifikasi NIK duplikasi saat melakukan pendaftaran atau akses akun.Kondisi ini sering menimbulkan kekhawatiran, karena wajib pajak khawatir NIK-nya digunakan oleh pihak lain. Padahal, dalam banyak kasus, NIK duplikasi bukan merupakan indikasi penyalahgunaan data, melainkan akibat pencatatan data yang sudah ada di sistem DJP. Apa yang Dimaksud dengan NIK Duplikasi? NIK duplikasi adalah kondisi ketika Nomor Induk Kependudukan (NIK)...

Banyak Wajib Pajak menemukan SPT Tahunan suami berstatus Kurang Bayar, meskipun secara nyata pajak atas penghasilan istri telah dipotong oleh pemberi kerja. Kondisi ini sering menimbulkan kebingungan karena secara substansi tidak ada pajak yang kurang disetor. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, penyebab utamanya berasal dari bukti potong (bupot) istri yang otomatis masuk ke SPT suami melalui sistem Coretax DJP. Hal ini terjadi karena Coretax DJP menerapkan konsep satu...

Sebagian Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengalami kendala ketika status Faktur Pajak di Coretax tidak berubah, meskipun penggantian atau pembatalan Faktur Pajak telah dilakukan. Kondisi ini kerap menimbulkan kebingungan, khususnya saat melakukan pengecekan Faktur Pajak Masukan maupun dalam proses rekonsiliasi data pajak. Kenapa Faktur Pajak Pengganti Tidak Berubah? Sejak 8 November 2025, Mekanisme integrasi antara e-Faktur Desktop dan Coretax mengalami peneyesuaian. Dalam skema terbaru ini, Faktur Pajak yang dilakukan...

Sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mulai berlaku pada awal tahun 2026. Program ini dirancang untuk memberikan keringanan kepada masyarakat, terutama bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperbarui Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa harus membayar denda keterlambatan yang sebelumnya menjadi beban. Bahkan, di beberapa wilayah tertentu, pokok tunggakan pajak juga dihapuskan sesuai...

Pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan terkait rencana pengenaan pajak bagi penjual di platform e-commerce. Meskipun kerangka aturan teknis sudah disiapkan, pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 belum dipastikan dan masih bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kebijakan pemungutan pajak terhadap pedagang online tidak akan diberlakukan secara terburu-buru jika kondisi ekonomi belum menunjukkan pemulihan yang kuat. Menurut Purbaya, penerapan aturan ini harus mempertimbangkan...