Menurut PMK 81/2024 Menurut PMK 81/2024 yang mengatur tentang angsuran dan penundaan pembayaran pajak, permohonan dapat diajukan dalam kondisi tertentu, yang mana diantaranya yaitu apabila WP mengalami kesulitan likuiditas atau kendala di luar kekuasaannya. APA ITU STP? Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan karena adanya kekurangan pembayaran pajak, sanksi administrasi, keterlambatan pembayaran, atau hasil koreksi DJP. Bagaimana cara mengajukan STP? WP dapat memohon angsuran atau penundaan...

Surat Edaran No. SE-10/PJ/2026 Merujuk surat edaran tersebut, pemeliharaan dilakukan melalui sejumlah kegiatan yang meliputi: perawatan, pengamanan, dan penyelamatan, benda sitaan, barang sitaan, dan/atau jaminan aset berwujud. Pemeliharaan dalam pedoman DJP tidak hanya diarahkan untuk mempertahankan kondisi barang. Lebih luas dari itu, pemeliharaan juga mencakup langkah pengamanan serta penyelamatan terhadap barang yang dikelolah DJP. Perawatan dimaksudkan untuk menjaga agar kondisi benda sitaan, barang sitaan atau jaminan aset berwujud...

Mengapa SPT PPh 21 di Coretax Hanya Dibuka pada Bagian Induk? “Penandatangan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk)” dibuat agar pengguna bisa mengakses dokumen Induk SPT tanpa melihat informasi detail pegawai yang terdapat di lampiran. Lalu Apa Solusinya Jika Butuh Akses Lampiran SPT PPh 21? Jika pengguna memang membutuhkan akses melihat SPT, maka WP dapat memeriksa pada pengaturan role di Coretax. Untuk mengubah peraturan, dapat dilakukan oleh...

Contact Center Ditjen Pajak (DJP) Kring menjelaskan pengusaha kena pajak (PKP) yang memilih untuk tidak mengkreditkan pajak masukan tetap perlu melaporkan faktur pajak masukan tersebut dalam SPT masa PPN. Kring Pajak menjelaskan SPT harus disampaikan secara benar, lengkap, dan jelas sebagai mana diatur dalam: Pasal 3 Ayat (1) UU KUP: Ketentuan pelaporan pajak masukan yang tidak mengkreditkan juga tercermin dalam Formulir B3SPT Masa PPN. “…Dalam hal faktur pajak...

Ketentuan Baru Pelaporan PPL Konsultan Pajak Melalui PMK Nomor 55 Tahun 2026, konsultan pajak wajib melaporkan realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) secara elektronik paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Sebelumnya, realisasi PPL menjadi bagian dari laporan tahunan yang disampaikan paling lambat akhir April. Konsultan pajak juga tetap wajib memenuhi SKP PPL setiap tahun sesuai tingkat izinnya. Kewajiban SKP PPL PPL merupakan kegiatan yang wajib diikuti konsultan pajak untuk...

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 Tahun 2026 Pemerintah mengatur kembali ketentuan mengenai konsultan pajak, termasuk persyaratan untuk memperoleh Izin Konsultan Pajak. Izin tersebut menjadi dasar bagi seseorang untuk menjalankan praktik sebagai konsultan pajak. Tingkatan Izin Konsultan Pajak Memenuhi Persyaratan Pengalaman kerja Syarat Utama Izin Konsultan Pajak Ketentuan Khusus bagi Mantan Pegawai Kementrian Keuangan Uji Kompentensi & Ujian Profesi Persyaratan Integritas dan Independensi

DJP Siapkan 8 Strategi untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak 2027 8 Kebijakan Strategis

Pemerintah kini menggunakan NIK sebagai NPWP dan memperkenalkan NPWP 16 digit untuk badan. Untuk bisa memakai layanan pajak online, wajib pajak harus memadankan NIK-NPWP untuk orang pribadi melalui DJP Online. Nomor Induk Kependudukan (NIK) NIK digunakan untuk nomor identitas WP Orang Pribadi. Namun bukan berarti setiap KTP otomatis dikenakan pajak. Bagi WP dengan penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbebas dari pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak...

Apa itu Koreksi Fiskal? Merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak (WP). Koreksi Fiskal biasanya muncul karena adanya perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Dasar Hukum: UU no. 36 tentang PPh Koreksi Fiskal Koreksi Fiskal Positif Biasanya terjadi karena biaya-biaya yang tidak diperkenakan oleh pajak, diatur dalam Pasal 9 UU PPh. Koreksi positif akan...

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026 mengatur penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diperlukan agar seseorang dapat menjadi pihak lain yang bertindak sebagai wajib pajak. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 55/2026 mengatur penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diperlukan agar seseorang dapat menjadi pihak lain yang bertindak sebagai wajib pajak. Untuk memperoleh SKT, seseorang perlu mendapatkan Surat Keterangan Kompetensi (SKK). SKK diberikan bila seseorang dinyatakan lulus uji kompetensi. Tingkat A...