PMK 49/2026 mengatur kasus PPN yang salah dipungut dalam Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Jika suatu transaksi digital luar negeri dipungut PPN padahal seharusnya tidak, pihak yang terpungut dapat meminta PPN tersebut dikembalikan. Dasarnya Pasal 16 ayat (1) huruf b PMK 49/2026. Pihak terpungut mengajukan permohonan kepada penyelenggara SPP-TDLN melalui “pihak lain”, yaitu bank dan lembaga nonbank yang memproses pembayaran. Permohonan itu ditindaklanjuti oleh pihak...

Skema PPh Final UMKM dengan tarif 0,5% memang ditujukan untuk membantu wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Namun, tidak semua jenis penghasilan dapat menggunakan tarif ini. Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2026, terdapat beberapa penghasilan yang tidak dapat dikenai PPh Final UMKM 0,5%, yaitu: 1. Penghasilan dari luar negeriPenghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar wilayah Indonesia. 2. Penghasilan yang dikenai PPh Final lainnyaPenghasilan yang sudah memiliki ketentuan...

Pemerintah mulai menetapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) secara efektif pada 25 September 2026. DJP Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penerapan SPP-TDLN diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2026. Implementasi SPP-tdln masih berlangsung secara bertahap. Apa itu SPP-TDLN SPP-TDLN merupakan administratif untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan perpajakan indonesia. Sistem ini memungkinkan pemungutan PPN dilakukan melalui pihak perantara pembayaran, seperti...

Pembetulan SPT Kini Dihitung dari Kenyataan Apa yang berubah? PER-12/PJ/2026 menyempurnakan PER-11/PJ/2025 terkait pelaporan PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai di Coretax. Perubahan Utama DAMPAK BAGI WAJIB PAJAK KETENTUAN PERALIHAN Sebelum 1 Oktober 2026: SPT/pembetulan yang sudah disampaikan dan belum selesai diproses tetap mengikuti PER-11/PJ/2025. Mulai 1 Oktober 2026: Pembetulan untuk Masa Pajak sejak Januari 2025 atau Tahun Pajak sejak 2025 mengikuti PER-12/PJ/2026. INTINYA PER-12/PJ/2026 membuat pembetulan SPT lebih...

Bagaimana dasar penentuan status SPT? Status SPT ditentukan dari dua komponen utama yaitu: SPT Nihil SPT Nihil dapat diterbitkan jika jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak. Ada kondisi yang menyebabkan SPT Nihil diantaranya: Pajak Terutang = Kredit Pajak SPT Kurang Bayar SPT Kurang Bayar terjadi saat pajak terutang lebih besar dari kredit pajak. Kondisi yang menyebabkan kurang bayar antara lain: Pajak Terutang > Kredit Pajak Apa Perbedaannya?...

PMK 55/2026 Izin konsultan pajak yang telah terbit sebelum implementasi Peraturan Mentri Keuangan (PMK)55/2026 dinyatakan tetap berlaku. Dengan demikian, konsultan pajak yang bersangkutan tidak perlu mengajukan permohonan izin baru. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 huruf a PMK 55/2026: Pemegang izin konsultan pajak yang terbit berdasarkan peraturan lama tetap dapat menjalankan profesinya sepanjang izinnya tidak dibekukan,dicabut, atau dinyatakan tidak berlaku berdasarkan PMK 55/2026. Bunyi Pasal 60 huruf a PMK...

IKH Pajak Berlaku Berapa Lama? Izin Kuasa Hukum (IKH) di bidang perpajakan berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Kapan bisa diperpanjang? Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 30 hari kalender sebelum masa berlaku IKH berakhir. Penting! Permohonan harus diajukan sebelum IKH benar-benar kedaluwarsa. Jika diajukan setelah masa berlaku berakhir, permohonan perpanjangan tidak dapat ditindaklanjuti dan pemegang IKH harus mengajukan IKH baru sesuai ketentuan...

Apa itu Surat Paksa Pajak? Surat Paksa Pajak merupakan dokumen yang diterbitkan juru sita pajak sebagai bagian dari tindakan penagihan pajak. Dokumen ini memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibanding surat peringatan biasa. Dokumen ini bersifat eksekutorial, yang dapat menjadi dasar DJP dalam melanjutkan tindakan penagihan. Kapan Surat Paksa Diterbitkan? Surat Paksa akan diterbitkan ketika sudah melalui beberapa proses tahapan. Secara umum tahapan penagihan pajak meliputi: Anda menerima...

Menurut Ditjen Pajak (DJP) Menghimbau wajib pajak anggota grub perusahaan multinasional untuk berkoordinasi dengan induknya terlebih dahulu sebelum registrasi wajib pajak GloBE. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Fransiska Yansye, Mengatakan koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan grub perusahaan multinasional yang akan melakukan registrasi benar-benar sudah tercakup dalam GloBE Sesuai dengan PMK 136/2024: Grub perusahaan multinasional tercakup GloBE jika omzet tahunan grub perusahaan multinasional mencapai €750 juta berdasarkan laporan...

Diatur oleh Ditjen Pajak (DJP) Ditjen Pajak (DJP) mengatur pengalihan tanggung jawab atas dokumen milik Wajib Pajak yang dipinjam dalam kegiatan pemeriksaan apabila terjadi pergantian pemeriksa atau tim peneliti. Ketentuan diatur melalui SE-10/PJ/2026 tentang pengelolaan benda sitaan, barang sitaan, jaminan aset berwujud, serta dokumen yang dipinjam DJP dari Wajib Pajak. Ketentuan Pengembalian Ketentuan ini bertujuan memberikan standar dan keseragaman dalam pengelolaan dokumen Wajib Pajak, serta menjaga keutuhan, keamanan,...