Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menghadirkan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui aplikasi M-Pajak. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem Coretax, sehingga pelaporan SPT Tahunan bisa dilakukan langsung dari ponsel tanpa perlu menggunakan komputer. Dengan adanya M-Pajak, proses pelaporan menjadi lebih praktis karena dapat diakses kapan saja melalui perangkat Android maupun iOS. Siapa Saja yang Bisa Menggunakan M-Pajak? Perlu diketahui, layanan M-Pajak ditujukan untuk pelaporan yang sederhana. Tidak...

Perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, meskipun penghasilan karyawan berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tidak ada pajak yang dipotong. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak menjelaskan bahwa selama terdapat pembayaran penghasilan kepada pegawai, kewajiban administrasi perpajakan tetap berjalan. Hal ini mencakup pembuatan bukti potong serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Dengan kata lain, walaupun pajak yang...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan inovasi dalam layanan perpajakan dengan menghadirkan kemudahan pelaporan SPT Tahunan melalui perangkat mobile. Kini, wajib pajak orang pribadi dapat melaporkan SPT Tahunan dengan status nihil hanya melalui smartphone menggunakan aplikasi M-Pajak. Lapor SPT Nihil Kini Lebih Praktis Lewat HP Melalui aplikasi M-Pajak, wajib pajak tidak lagi harus mengakses laptop atau datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT Tahunan. Aplikasi ini sudah tersedia...

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), termasuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. SPT Tahunan PPh tidak hanya digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan pajak, tetapi juga mencakup penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Artinya, meskipun suatu penghasilan tidak dikenai pajak, tetap wajib dicantumkan dalam laporan SPT. Ketentuan ini sejalan dengan peraturan yang...

Kurs Pajak Berlaku 1–7 April 2026 Pemerintah melalui KMK No. 13/MK/EF.2/2026 menetapkan kurs pajak terbaru yang berlaku untuk periode 1 hingga 7 April 2026. Kurs ini menjadi acuan resmi bagi para Wajib Pajak dalam mengonversi transaksi menggunakan mata uang asing ke dalam rupiah untuk keperluan perpajakan. Pada periode ini, sebagian besar mata uang global menunjukkan pelemahan terhadap rupiah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya mata uang yang mengalami penurunan...

Status SPT Tahunan yang menunjukkan kurang bayar sering membuat wajib pajak merasa terbebani. Tidak sedikit yang kemudian mencari cara cepat untuk mengurangi jumlah pajak terutang, salah satunya dengan menghapus bukti potong. Namun, apakah cara ini sebenarnya diperbolehkan? Penyebab SPT Bisa Kurang Bayar Dalam sistem self-assessment, wajib pajak menghitung sendiri total penghasilan selama satu tahun. Dari proses ini, bisa muncul selisih pajak yang harus dibayar. Beberapa kondisi yang sering...

Pada dasarnya, setiap wajib pajak yang memiliki NPWP aktif tetap memiliki kewajiban perpajakan, termasuk melaporkan SPT Tahunan. Untuk wajib pajak orang pribadi, batas akhir pelaporan umumnya jatuh pada 31 Maret tahun berikutnya. Namun, terdapat kebijakan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi hingga 30 April 2026. Lalu, bagaimana dengan seseorang yang baru memiliki NPWP di penghujung tahun 2025 dan penghasilannya masih di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)? Apakah...

Tidak semua wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Berdasarkan ketentuan terbaru dalam PER-11/PJ/2025, pemerintah menetapkan beberapa kriteria tertentu bagi wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban tersebut. Secara umum, terdapat dua kelompok utama wajib pajak orang pribadi yang tidak diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25. Berikut penjelasan lengkapnya. Apa Itu PPh Pasal 25? Sebagai tambahan informasi, PPh Pasal 25...

Pelaporan SPT Tahunan kini semakin praktis berkat sistem Coretax yang menyediakan fitur pengisian otomatis. Data ini biasanya berasal dari pihak pemotong atau pemungut pajak. Meski begitu, Wajib Pajak tetap tidak bisa sepenuhnya bergantung pada data otomatis tersebut. Hal ini karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan prinsip self-assessment, yaitu setiap Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri secara benar, lengkap, dan jelas. Artinya, jika ada...

Sebagian wajib pajak kerap menemukan notifikasi error ketika mencoba mengajukan perubahan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) melalui sistem Coretax. Pesan yang muncul biasanya menyatakan bahwa pengajuan tidak dapat diproses karena masih terdapat kasus yang sedang berjalan di dalam sistem. Kondisi ini sering membingungkan pengguna. Padahal, error tersebut umumnya muncul karena masih ada permohonan atau layanan lain yang belum selesai diproses pada akun wajib pajak. Penyebab Munculnya Error saat Mengubah...