Pemerintah akan segera menerapkan pajak atas transaksi di marketplace. Marketplace akan berperan sebagai pemungut pajak dari merchant/penjual. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sektor digital. Fungsi SKB Kewajiban Merchant Dampak Bagi Pelaku Usaha Tujuan Kebijakan
PMK 49/2026 Atur Batas Waktu Khusus Setor PPN TDLN Kementerian Keuangan melalui PMK 49/2026 mengatur batas waktu penyetoran PPN atas transaksi digital luar negeri (TDLN), dengan ketentuan yang berbeda dari batas waktu penyetoran PPN pada umumnya. Alur penyetoran: Perbandingan dengan aturan umum : Berdasarkan PMK 81/2024, PPN yang terutang dalam satu masa pajak umumnya disetor paling lambat akhir bulan berikutnya (sebelum SPT Masa PPN disampaikan). Namun ada pengecualian...
Sejak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan NIK sebagai NPWP, tak sedikit masyarakat yang merasa khawatir. Sebagian mengira bahwa perubahan ini secara otomatis membuat mereka wajib membayar pajak, meski selama ini penghasilannya belum memenuhi syarat sebagai objek pajak. Benarkah demikian, simak penjelasan selengkapnya ! NIK kini digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak Orang pribadi, Memiliki NIK tidak otomatis menjadi Wajib Pajak atau wajib membayar pajak. Kewajiban perpajakan muncul...
APA ITU SPP-TDLN Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan pemerintah untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia. Mekanisme Kerja SPP-TDLN Sistem ini dibentuk karena masih banyak potensi PPN dari transaksi digital luar negeri yang belum terjangkau oleh mekanisme sebelumnya, sehingga pemungutannya belum optimal. Melalui SPP-TDLN, pemerintah menambahkan mekanisme...
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP) merupakan surat yang diterbitkan DJP sebagai tanda bahwa permohonan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak telah disetujui berdasarkan hasil penelitian administrasi. Kemudian bagaimana tahapan berikutnya simak penjelasan berikut ! Setelah SKPPKP Terbit, Apa yang Terjadi? Setelah SKPPKP diterbitakan, masih ada proses administrasi sebelum dana restitusi cair.Tahapan berikutnya adalah : Kapan Dana Restitusi Cair? Berdasarkan ketentuan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan...
PMK 108/2025 ini adalah pembaruan besar-besaran yang memberi DJP akses lebih luas ke data keuangan masyarakat, termasuk aset kripto, agar sejalan dengan standar internasional terbaru dan memperketat pengawasan supaya tidak ada yang lolos dari kewajiban pajak. 5 Pokok Peraturan Baru Data didapatkan DJP Melalui
Kepatuhan menjadi strategi terbaik di era pemanfaatan IBK, dengan pemanfaatan Informasi, Bukti, dan/atau Keterangan (IBK) pada berbagai proses bisnis DJP, ruang untuk mempertahankan posisi perpajakan yang tidak benar menjadi semakin terbatas. Transparansi, data yang andal, dan kepatuhan adalah kunci menghadapi era baru ini. Simak penjelasan selengkapnya ! Siklus Kepatuhan di Era IBK a. Pahami Ketentuan b. Kelola Data dan Dokumen c. Sampaikan Secara Benar d. Bangun Kepercayaan e....
DJP menerbitkan SE-8/PJ/2026 sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan kepatuhan WP untukmendukung sistem self assessment yang lebih efektif dan meningkatkan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan. Simak Penjelasannya lebih lanjut! Tujuan WAJIB PAJAK TERDAFTAR Pengawasan atas pelaporan pembayaran, dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan WAJIB PAJAK BELUM TERDAFTAR Ekstensifikasi untuk mengidentifikasi pihak yang telah memenuhi syarat namun belum memiliki NPWP. PENGAWASAN WILAYAH Pengawasan data lapangan dan nonlapangan berbasis teknologi serta...
Adanya SE-9 Tahun 2026 bertujuan mengatur tata cara permintaan informasi, Bukti, dan/atau Keterangan (IBK) untuk kepentingan perpajakan. Simak penjelasan selengkapnya ! Pihak Terlibat Kegiatan Permintaan IB Hasil dan Manfaat Perlu diketahui pula IBK yang diperoleh wajib digunakan hanya untuk kepentingan perpajakan, dijaga kerahasiaannya, dikelola, dan disimpan sesuai ketentuan yang berlaku Proses Permintaan Informasi dan/atau Bukti / Keterangan (IBK) Penelitian dan Pengujian IBK Dilakukan untuk memastikan : Pemantauan Permintaan...
Dalam PMK 37 diatur tentang Penunjukan pihak lain (Marketplace/Lokapasar) sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) serta tata cara Pemungutan PPh Pasal 22, penyetoran, dan pelaporan PPh yang dipungut oleh pihak lain (Marketplace/Lokapasar) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Pelaku yang terlibat dalam PMK 37 Tahun 2025 Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau disebut Pihak Skema Pengenaan PPh 22 Pihak lain...
Copyright © 2022 Kantor Jasa Akuntan Sigit Wijanarko
