8 Kondisi Wajib Pajak yang Tidak Dikenakan Denda Keterlambatan SPT Tidak semua keterlambatan penyampaian SPT dikenakan sanksi administrasi. Berdasarkan Pasal 179 ayat (3) PMK 81/2024, terdapat 8 pengecualian, yaitu: Selain itu, keterlambatan SPT juga dapat dikecualikan apabila disebabkan oleh kondisi tertentu seperti kerusuhan massal, kebakaran, ledakan atau aksi terorisme, perang antarsuku, kegagalan sistem administrasi perpajakan, maupun kondisi lain yang ditetapkan DJP. Pengecualian sanksi juga berlaku untuk beberapa SPT...

Emas Batangan untuk Cadangan Devisa Negara Emas Batangan Selain untuk Cadangan Devisa Negara Kewajiban Penjual Kriteria Emas Batangan yang Mendapat Fasilitas PPN Tidak Dipungut ! Ketentuan ini juga mencakup emas digital

Laporan Keuangan Fiskal Laporan Keuangan Fiskal adalah dokumen laporan keuangan perusahaan yang dibuat atau disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Ketentuan tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Fungsi LK Fiskal: Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Komersial adalah dokumen laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi umum. Prinsip akuntansi umum pada laporan keuangan komersial ini didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi...

Pemanfaatan fasilitas PPh Final UMKM berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan memiliki batas waktu tertentu bagi setiap jenis wajib pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi serta Wajib Pajak Badan yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan skema PPh Final UMKM dalam jangka waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Koperasi dapat memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM selama 4 tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak terdaftar. Bagaimana Setelah Jangka Waktu Berakhir? Setelah masa pemanfaatan PPh Final...

Tanggal Berlaku & Tantangan Penerapan Kesiapan entitas dalam penyesuaian sistem, proses akuntansi, dan tata kelola pelaporan. Waktu Effective & Implikasi Utama 1 Januari 2027 Tantangan Utama Perusahaan PSAK 118: Penyajian & Pengungkapan Pedoman baru penyajian kinerja keuangan yang lebih jelas, konsisten, dan komparabel bagi entitas pelapor. 01. Struktur Laba Rugi 02. Subtotal Wajib 03. Pengungkapan MPM 04. Pengelompokan Dampak Utama PSAK 118:

5 KESALAHAN UMUM DALAM PEMBUKUAN & Tips untuk Menghindarinya PEMBUKUAN YANG RAPI = KEUANGAN LEBIH TERKENDALI Catat dengan benar • Pisahkan dengan jelas • Evaluasi secara rutin

Dalam sistem PPN, terdapat dua istilah yang sering digunakan, yaitu PPN Masukan dan PPN Keluaran. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam perhitungan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). 1. PPN Masukan (VAT In) PPN Masukan adalah pajak yang dikenakan ketika PKP membeli barang dan/atau jasa kena pajak. Sederhananya:PPN Masukan = PPN yang dibayar saat membeli. Apabila jumlah PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran, PKP memiliki kredit pajak...

DJP menambahkan nama dan kode objek khusus untuk memudahkan penyetoran selisih kurang PPh Final atas transaksi melalui marketplace. Siapa yang wajib menyetor?Pedagang wajib menyetor sendiri kekurangan PPh Final apabila pajak yang terutang lebih besar daripada PPh yang telah dipungut marketplace. Contoh Perhitungannya Misalnya: Maka selisih yang harus disetor sendiri: =(10% − 0,5%) × Rp20.000.000= Rp1.900.000 Cara Penyetoran Catatan Penting!Penyetoran selisih kekurangan PPh dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan...

Besarnya Angsuran PPh 25 Secara Umum Penghasilan neto dikalikan tarif pajak, kemudian dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, penghasilan neto terlebih dahulu dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak sebelum dikalikan dengan tarif pajak. Penghasilan Neto Wajib Pajak OP Jika Wajib Pajak Orang Pribadi menyelenggarakan pembukuan, dari pembukuan tersebut diketahui penghasilan neto per bulan, maka penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan data...

Dua Pilihan Hak Akses Baru yang DJP tambahkan. Simak penjelasan selengkapnya ! Penandatanganan SPT Masa PPh Pasal 21/26 secara utuh Dapat melihat seluruh SPT, termasuk: Penandatanganan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (Hanya Induk) DJP akan melakukan pemeliharaan sistem Coretax pada 8 Agustus 2026 pukul 18.00 WIB s.d. 9 Agustus 2026 pukul 18.00 WIB. Selama periode tersebut, Coretax tidak dapat diakses. Yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak