Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak memberikan penjelasan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan saat mengunduh Bukti Potong PPh Pasal 21 Formulir A1 melalui sistem Coretax DJP. Permasalahan ini muncul setelah adanya keluhan dari warganet yang menyatakan bahwa bukti potong tidak terlihat di akun Coretax, meskipun perusahaan telah menerbitkannya. Menanggapi hal tersebut, Kring Pajak mengimbau wajib pajak agar terlebih dahulu memastikan bahwa data identitas berupa NIK...

Sejak implementasi Coretax DJP, sebagian wajib pajak mengalami kendala berupa notifikasi NIK duplikasi saat melakukan pendaftaran atau akses akun.Kondisi ini sering menimbulkan kekhawatiran, karena wajib pajak khawatir NIK-nya digunakan oleh pihak lain. Padahal, dalam banyak kasus, NIK duplikasi bukan merupakan indikasi penyalahgunaan data, melainkan akibat pencatatan data yang sudah ada di sistem DJP. Apa yang Dimaksud dengan NIK Duplikasi? NIK duplikasi adalah kondisi ketika Nomor Induk Kependudukan (NIK)...

Banyak Wajib Pajak menemukan SPT Tahunan suami berstatus Kurang Bayar, meskipun secara nyata pajak atas penghasilan istri telah dipotong oleh pemberi kerja. Kondisi ini sering menimbulkan kebingungan karena secara substansi tidak ada pajak yang kurang disetor. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, penyebab utamanya berasal dari bukti potong (bupot) istri yang otomatis masuk ke SPT suami melalui sistem Coretax DJP. Hal ini terjadi karena Coretax DJP menerapkan konsep satu...

Sebagian Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengalami kendala ketika status Faktur Pajak di Coretax tidak berubah, meskipun penggantian atau pembatalan Faktur Pajak telah dilakukan. Kondisi ini kerap menimbulkan kebingungan, khususnya saat melakukan pengecekan Faktur Pajak Masukan maupun dalam proses rekonsiliasi data pajak. Kenapa Faktur Pajak Pengganti Tidak Berubah? Sejak 8 November 2025, Mekanisme integrasi antara e-Faktur Desktop dan Coretax mengalami peneyesuaian. Dalam skema terbaru ini, Faktur Pajak yang dilakukan...

Sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mulai berlaku pada awal tahun 2026. Program ini dirancang untuk memberikan keringanan kepada masyarakat, terutama bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperbarui Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa harus membayar denda keterlambatan yang sebelumnya menjadi beban. Bahkan, di beberapa wilayah tertentu, pokok tunggakan pajak juga dihapuskan sesuai...

Pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan terkait rencana pengenaan pajak bagi penjual di platform e-commerce. Meskipun kerangka aturan teknis sudah disiapkan, pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 belum dipastikan dan masih bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kebijakan pemungutan pajak terhadap pedagang online tidak akan diberlakukan secara terburu-buru jika kondisi ekonomi belum menunjukkan pemulihan yang kuat. Menurut Purbaya, penerapan aturan ini harus mempertimbangkan...

Pelat nomor cantik atau yang sering disebut sebagai pelat nomor pilihan kerap diasosiasikan dengan biaya tinggi. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa penggunaan pelat nomor cantik membuat pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi lebih mahal setiap tahunnya. Namun, benarkah demikian? Untuk meluruskan informasi yang beredar, berikut penjelasan lengkap mengenai hubungan antara pelat nomor cantik dan tarif PKB kendaraan. Apa Itu Pelat Nomor Cantik (NRKB Pilihan)? Pelat nomor cantik secara...

Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, meningkat sekitar 23 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun. Target ini menegaskan kebijakan perpajakan sebagai instrumen utama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Arah kebijakan dan outlook ekonomi serta perpajakan 2026 dipaparkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Bimo Wijayanto, dalam Seminar Nasional “Outlook Ekonomi dan Perpajakan Indonesia 2026: Tata...

Jakarta, 20 Januari 2026 — Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun, atau meningkat sekitar 23% dibanding realisasi penerimaan pajak tahun 2025 yang sebesar Rp1.917,6 triliun. Penetapan target ini menunjukkan posisi strategis kebijakan perpajakan sebagai instrumen vital untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. Target dan arah kebijakan perpajakan ini disampaikan oleh...

Dalam praktik sehari-hari, sering muncul pertanyaan dari Wajib Pajak terkait perubahan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).Misalnya, ketika seseorang menikah, memiliki anak, atau menambah tanggungan di tengah tahun, muncul anggapan bahwa status PTKP akan langsung berubah dan memengaruhi perhitungan pajak. Namun, apakah benar demikian? Penentuan Status PTKP Status PTKP ditentukan berdasarkan kondisi Wajib Pajak pada awal tahun pajak.Artinya, kondisi yang diperhitungkan adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 1...