Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki perlakuan perpajakan khusus. Penghasilan yang diperoleh dari usaha jasa konstruksi pada prinsipnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022. Cakupan Jasa Konstruksi yang Dikenai PPh Final Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jasa konstruksi yang menjadi objek PPh Final meliputi: Dengan demikian, berbagai aktivitas yang termasuk dalam ruang...

1. Apa Itu SPKKP? SPKKP (Surat Permintaan Konfirmasi Kelebihan Pajak) merupakan surat yang diterbitkan DJP untuk meminta konfirmasi dari Wajib Pajak terkait pemanfaatan sisa kelebihan pembayaran pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak. 2. Perhatikan Batas Waktu Konfirmasi Konfirmasi SPKKP harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat 7 hari sejak surat diterima atau 1 hari sebelum jatuh tempo penerbitan SKPKPP. Apabila tidak memberikan respons dalam...

Dalam pelaporan SPT Tahunan, wajib pajak dapat memperoleh status nihil atau kurang bayar. Status ini ditentukan berdasarkan perbandingan antara Pajak Penghasilan (PPh) terutang dengan kredit pajak yang telah dipotong, dipungut, atau dibayarkan selama tahun pajak. SPT NIHIL SPT berstatus nihil apabila jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak yang dimiliki. Artinya, seluruh kewajiban pajak telah terpenuhi sehingga tidak terdapat pajak yang harus dibayar maupun dikembalikan. Kondisi ini umumnya...

Pemotong/pemungut pajak yang bertransaksi dengan WP UMKM tetap harus membuat Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi (BPPU), walaupun tidak ada PPh yang dipotong karena WP UMKM menyerahkan surat pernyataan bahwa omzet usahanya belum melebihi Rp500 juta. Ketentuan ini diatur dalam PER-11/PJ/2025. PER-11/PJ/2025 mengatur tiga kode objek pajak yang digunakan dalam bupot: Kode Digunakan untuk 28-423-01 Penjualan barang atau penyerahan jasa oleh WP UMKM yang memiliki dan menyerahkan Surat...

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai PKP kini dapat mengajukan pencabutan status PKP secara online melalui Coretax DJP. Pengajuan dilakukan melalui menu Portal Saya → Penghapusan/Pencabutan → Pencabutan Pengukuhan PKP. Wajib pajak perlu mengunggah dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa syarat sebagai PKP sudah tidak lagi terpenuhi. Meski aturan belum mengatur secara spesifik jenis dokumen yang wajib dilampirkan, dokumen tersebut harus relevan dengan...

Pemberlakuan PP 20/2026 membawa perubahan dalam ketentuan perhitungan omzet yang digunakan untuk menentukan apakah seorang wajib pajak masih berhak memanfaatkan skema PPh Final UMKM. Dalam aturan baru ini, perhitungan omzet tidak lagi hanya memperhatikan omzet dari kegiatan usaha tertentu, tetapi dilakukan dengan menjumlahkan seluruh peredaran bruto yang dimiliki wajib pajak. Komponen yang harus diperhitungkan meliputi omzet usaha, omzet yang berasal dari pekerjaan bebas atau profesi, omzet yang dikenai...

Kurs Pajak Berlaku 10-16 Juni 2026 Pemerintah melalui KMK No. 26/MK/EF.2/2026 menetapkan kurs pajak terbaru yang berlaku untuk periode 10 hingga 16 Juni 2026. Kurs ini menjadi acuan resmi bagi para Wajib Pajak dalam mengonversi transaksi menggunakan mata uang asing ke dalam rupiah untuk keperluan perpajakan. Pada periode ini, sebagian besar mata uang global menunjukkan pelemahan terhadap rupiah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya mata uang yang mengalami penurunan nilai dibandingkan minggu...

PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SPT: SOLUSI BIJAK SAAT PEMERIKSAAN PAJAK Pernahkah Anda menyadari ada kekeliruan atau data yang kurang lengkap pada SPT yang sudah dilaporkan, sementara posisi Anda saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh petugas pajak? Jangan panik! Undang-Undang KUP memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk mengoreksi kesalahan tersebut melalui mekanisme Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT. Yuk, pahami poin-poin pentingnya agar tidak salah langkah: 📌 Apa Itu Pengungkapan Ketidakbenaran...

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 menggunakan skema Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) masih memiliki kesempatan untuk kembali memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Penyuluh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Melani Dwi Indriani, menjelaskan bahwa WP OP dapat kembali menggunakan PPh Final UMKM sepanjang masih memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022. Selain itu,...

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 melakukan perubahan penting terhadap ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Salah satu perubahan yang menjadi perhatian pelaku usaha adalah tidak lagi masuknya CV, firma, dan PT sebagai penerima fasilitas PPh Final UMKM 0,5% untuk pendaftaran baru setelah 22 April 2026. Namun, terdapat ketentuan peralihan yang memberikan perlindungan bagi badan usaha yang telah terdaftar sebelum tanggal tersebut. Siapa Saja yang...