Perubahan kebijakan nilai kurs valuta asing kembali diberlakukan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/MK/EF.2/2025. Kebijakan ini menetapkan nilai tukar mata uang asing sebagai dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea keluar, dan Pajak Penghasilan untuk periode tertentu. Sebelum aturan ini berlaku, setiap nilai kurs harus mengikuti kurs spot harian pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat dan dikalikan dengan...

PENYUSUTAN ASET BERWUJUD (PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD) Penyusutan memungkinkan bisnis untuk mendistribusikan biaya suatu aset selama masa manfaatnya, mencerminkan penggunaan/keausan. Metode garis lurus: Biaya sama setiap tahun Metode saldo menurun: Biaya awal lebih tinggi, berkurang seiring waktu (kecuali bangunan) Kelompok Aset, Masa Manfaat, dan Tarif Penyusutan GRUB ASET UMUR BERMANFAAT TINGKAT GARIS LURUS TINGKAT SALDO TURUN KELOMPOK 1(non-bangunan) 4 TAHUN 25% 50% KELOMPOK 2(non-bangunan) 8 TAHUN 12,5% 25% KELOMPOK...

Perubahan besar dalam dunia perpajakan kembali terjadi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu yang menarik perhatian praktisi pajak dan pelaku usaha adalah ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan kendaraan bermotor khususnya jenis sedan dan station wagon. Sebelum UU HPP, kendaraan jenis ini tidak bisa dikreditkan kecuali dalam kondisi tertentu. Tapi kini, aturannya lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan dinamika dunia usaha. 🔎 Bagaimana Aturan Sebelumnya?...

Apa Itu Delta SPT? Delta SPT adalah metode pembetulan SPT PPN yang hanya mencatat selisih (delta) dari laporan sebelumnya. Jadi, kalau kita mau mengoreksi laporan, kita tidak perlu mengganti semua isi SPT. Cukup melaporkan perubahannya saja. Contoh Kasus:Kamu awalnya melaporkan Lebih Bayar (LB) PPN sebesar Rp 500.000, tapi ternyata setelah dicek kembali, nilai yang benar adalah Rp 400.000.➡ Maka, Delta SPT akan mencatat perbedaan Rp 100.000 sebagai Kurang...

Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan dan mempermudah proses pelaporan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas modul eBupot bagi wajib pajak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Berikut adalah panduan lengkap mengenai tata cara pembuatan bukti pemotongan tersebut 1. Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pembuatan bukti pemotongan dapat dilakukan dengan dua metode: Dengan dua metode tersebut, wajib pajak diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan volume data...

Apa Itu Yayasan Pendidikan? Yayasan pendidikan adalah badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan digunakan untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Berbeda dengan badan usaha, yayasan tidak memiliki anggota dan bersifat non-profit. Contohnya adalah sekolah, pesantren, universitas swasta, dan lembaga pelatihan. Meskipun tidak mencari keuntungan, bukan berarti yayasan bebas dari kewajiban perpajakan. Faktanya, ada berbagai jenis penghasilan yang tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penghasilan Apa...

Banyak pelaku UMKM yang masih bingung saat melaporkan pajak tahunannya. Salah satu hal penting yang harus diketahui adalah jenis formulir yang digunakan saat melapor. Dua formulir yang sering digunakan oleh pelaku UMKM adalah Formulir 1770-Y dan Formulir 1771-Y. Apa bedanya dan siapa yang wajib menggunakannya? Formulir 1770-Y: Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dengan penghasilan bruto (omzet) tidak...