Wajib Pajak yang mengalami kondisi lebih bayar pajak perlu memahami prosedur konfirmasi atas Surat Permintaan Konfirmasi Kelebihan Pembayaran Pajak (SPKKP). Melalui surat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta Wajib Pajak menentukan bagaimana kelebihan pembayaran pajak akan dimanfaatkan setelah proses penghitungan pajak selesai dilakukan. SPKKP menjadi sarana bagi Wajib Pajak untuk memilih penggunaan dana lebih bayar, mulai dari penyimpanan dalam bentuk deposit pajak, pelunasan utang pajak, hingga pengembalian dana...

Bagi pemilik rumah, tanah, ruko, maupun bangunan usaha, istilah NJOP tentu sudah tidak asing lagi. NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang wajib dibayarkan setiap tahun. Namun, banyak masyarakat masih bertanya-tanya mengapa nilai NJOP bisa berubah setiap tahunnya, padahal kondisi bangunan tidak mengalami perubahan berarti. Bahkan, dalam beberapa kasus, besaran PBB yang dibayarkan ikut meningkat dibanding...

Wajib pajak yang menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan atau SP2DK dapat memberikan tanggapan melalui beberapa saluran resmi. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui sistem Coretax DJP, baik melalui menu khusus kasus maupun melalui layanan wajib pajak yang tersedia di dalam sistem tersebut. Untuk menyampaikan tanggapan melalui Coretax DJP, wajib pajak dapat masuk ke menu Portal Saya, kemudian memilih Kasus Saya. Setelah itu, sistem...

Sistem Coretax menyediakan berbagai fitur untuk membantu proses administrasi perpajakan agar lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Salah satu fitur yang dapat digunakan oleh wajib pajak adalah Bukti Potong Saya, yaitu menu yang berfungsi untuk menampilkan data bukti pemotongan atau pemungutan pajak yang berkaitan dengan wajib pajak. Fitur ini sangat bermanfaat, terutama ketika wajib pajak sedang menyiapkan dokumen untuk pelaporan SPT Tahunan. Melalui menu ini, wajib pajak dapat melihat...

Contact center Direktorat Jenderal Pajak, Kring Pajak, memberikan penjelasan mengenai ketentuan wajib pajak yang dapat mengajukan penetapan NPWP nonaktif atau ditetapkan sebagai wajib pajak nonaktif. Penjelasan tersebut diberikan sebagai respons atas pertanyaan masyarakat terkait apakah wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak bekerja masih dapat menonaktifkan NPWP miliknya. Kring Pajak menjelaskan bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai wajib pajak nonaktif apabila memenuhi ketentuan yang tercantum dalam...

Nilai tukar mata uang atau kurs merupakan salah satu informasi penting yang perlu diperhatikan sebelum melakukan transaksi keuangan, terutama yang berkaitan dengan mata uang asing. Perubahan kurs dapat memengaruhi berbagai aktivitas, mulai dari pembayaran internasional, pembelian produk luar negeri, perjalanan ke luar negeri, hingga kegiatan bisnis ekspor dan impor. Update kurs mata uang terbaru membantu masyarakat mengetahui nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat,...

Dalam proses pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak perlu memahami dua istilah penting yang sering digunakan dalam perhitungan pajak, yaitu kredit pajak dan pajak terutang. Kedua istilah ini berperan dalam menentukan status akhir SPT, apakah Wajib Pajak masih harus membayar pajak, mengalami lebih bayar, atau berada dalam kondisi nihil. Masih banyak Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara kredit pajak dan pajak terutang. Padahal, pemahaman terhadap kedua konsep...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP 55/2022 dapat langsung menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% tanpa perlu mengajukan permohonan. Penjelasan ini diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan warganet di media sosial mengenai apakah wajib pajak masih perlu mengajukan permohonan untuk memanfaatkan tarif PPh Final 0,5%. DJP menegaskan bahwa selama syarat dalam PP 55/2022...

Wajib pajak badan berstatus UMKM yang dikenai PPh Final 0,5% masih dimungkinkan mengalami pemotongan PPh Pasal 23 oleh lawan transaksi. Jika kondisi ini terjadi, bukti potong PPh 23 yang sudah diterbitkan tetap dapat dimanfaatkan sebagai kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Penjelasan tersebut sejalan dengan keterangan Kring Pajak yang menyebut, apabila perusahaan memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak UMKM dengan skema PPh Final sesuai PP 55/2022, maka bukti potong...