Pada prinsipnya, seluruh jasa merupakan Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali ditetapkan sebagai jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN s.t.d.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), terdapat 6 jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. 6 jenis jasa yang tidak dikenakan ppn:

PER-12/PJ/2026 tentang perubahan PER-11/PJ/2025 Pembetulan SPT Masa PPh 21 SPT Masa PPh Unifikasi Perubahan Ketentuan SPT Masa PPh Unifikasi SPT Masa PPN Perubahan Ketentuan SPT Masa PPN Penyesuaian Pengisian SPT Masa PPN bagi PKP Penyesuaian dilakukan pada pengisian Pajak Masukan yang dikompensasikan, perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar dalam SPT pembetulan, serta pengisian PPnBM dan PPN yang dipungut oleh pihak lain. SPT pembetulan menggantikan SPT sebelumnya. Apabila terdapat Lebih...

Perubahan atas PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. LATAR BELAKANG PERUBAHAN BUKTI POTONG & PEMBETULAN SPT Bukti Potong Pemotong Pajak Penghasilan dapat menunjuk satu atau lebih pejabat/pegawai untuk menandatangani Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan. Ketentuan ini mencakup: Pembetulan SPT memperhitungkan: SPT MASA PPN SPT Masa PPh Pasal 21/26 Penghitungan pembetulan SPT memperhitungkan pembayaran PPh Pasal 21/26 untuk masa...

Pajak Minimum Global merupakan ketentuan perpajakan internasional yang dikembangkan oleh OECD/G20 Inclusive Framework untuk memastikan Grub Perusahaan Multinasional (grub PMN) yang memenuhi kriteria tertentu dikenai pajak dengan tarif efektif minimum sebesar 15%. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyediakan kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk pembayaran Pajak Tambahan dalam rangka Global Minimum Tax (GMT) melalui menu layanan mandiri kode biling sejak 9 Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan bagian...

PMK 71 Tahun 2026 mengubah PMK 118 Tahun 2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Perubahan ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk meningkatkan kepastian hukum, rasa keadilan, kemudahan bagi Wajib Pajak, serta efektivitas proses administrasi perpajakan. Pengaturannya berkaitan dengan UU KUP, UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta PP Nomor 50 Tahun 2022. A. Pokok perubahan PMK 71 Tahun 2026 1. Perubahan cara memperhitungkan...

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif perpajakan dapat diberikan jika WP memenuhi ketentuan yang diatur dalam PMK 71/2026 dan keputusan Dirjen Pajak KEP-239/PJ/2026. Syarat yang harus dipenuhi adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa sanksi administratif timbul bukan karna kesalahan WP. Syarat utama pengajuan Informasi yg dicantumkan dalam surat pernyataan

Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100% melalui KEP-239/PJ/2026 yang mulai berlaku pada 8 Oktober 2026. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong perekonomian nasional. jenis kewajiban pajak yang memperoleh fasilitas Fasilitas mencakup keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPH sampai tahun pajak 2025, SPT Masa sampai masa pajak September 2026, pembetulan SPT atas kemauan sendiri, keterlambatan pembayaran pajak, serta sanksi...

PMK 71/2026 menetapkan bahwa ketentuan dalam Lampiran Huruf C PMK Nomor 118 Tahun 2024 diubah dan digantikan dengan lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari PMK 71/2026 PERUBAHAN FORMAT PERMOHONAN PAJAK PMK 71/2026 memperbarui format untuk beberapa jenis permohonan, meliputi: PERUBAHAN FORMAT PERMOHONAN PAJAK Format terbaru yang harus dicantumkan dalam surat permohonan, yaitu: Data Ketetapan Pajak Wajib Pajak juga perlu mencantumkan informasi mengenai dokumen yang menjadi dasar permohonan,...

Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 55 Tahun 2026 yang mengatur mengenai konsultan pajak dan pihak lain yang dapat menjadi kuasa wajib pajak. Aturan ini memberikan perbedaan perlakuan antara konsultan pajak dengan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam aturan baru ini adalah mengenai Surat Keterangan Kompetensi (SKK) serta kewajiban mengikuti ujian penyegaran. Sebelumnya, terdapat ketentuan mengenai masa berlaku SKK dan ujian...