Pelaporan SPT Tahunan kini semakin praktis berkat sistem Coretax yang menyediakan fitur pengisian otomatis. Data ini biasanya berasal dari pihak pemotong atau pemungut pajak. Meski begitu, Wajib Pajak tetap tidak bisa sepenuhnya bergantung pada data otomatis tersebut. Hal ini karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan prinsip self-assessment, yaitu setiap Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri secara benar, lengkap, dan jelas. Artinya, jika ada...

Sebagian wajib pajak kerap menemukan notifikasi error ketika mencoba mengajukan perubahan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) melalui sistem Coretax. Pesan yang muncul biasanya menyatakan bahwa pengajuan tidak dapat diproses karena masih terdapat kasus yang sedang berjalan di dalam sistem. Kondisi ini sering membingungkan pengguna. Padahal, error tersebut umumnya muncul karena masih ada permohonan atau layanan lain yang belum selesai diproses pada akun wajib pajak. Penyebab Munculnya Error saat Mengubah...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau seluruh wajib pajak badan untuk memastikan keamanan akun pada sistem Coretax DJP. Imbauan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak berwenang sekaligus menjaga keamanan administrasi perpajakan yang dilakukan secara digital. Melalui sistem Coretax, berbagai layanan perpajakan seperti pelaporan, pembayaran, hingga administrasi pajak dilakukan secara elektronik. Oleh karena itu, keamanan akun menjadi hal yang sangat penting bagi wajib pajak badan agar...

Pemerintah menetapkan kurs pajak terbaru melalui KMK No. 11/MK/EF.2/2026 yang berlaku untuk periode 11 Maret 2026 – 17 Maret 2026. Kurs ini menjadi acuan resmi bagi Wajib Pajak dalam mengonversi transaksi mata uang asing ke dalam rupiah untuk keperluan perpajakan. Pada periode tersebut, sebagian besar mata uang global tercatat mengalami pelemahan terhadap rupiah dibandingkan periode sebelumnya. Kurs pajak mingguan digunakan sebagai dasar untuk mengonversi transaksi mata uang asing...

Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status nonaktif tidak perlu khawatir. NPWP yang sudah dinonaktifkan masih dapat diaktifkan kembali apabila wajib pajak kembali memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Kebijakan mengenai pengaktifan kembali NPWP ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui ketentuan PER-7/PJ/2025. Aturan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengaktifkan kembali NPWP tanpa perlu membuat nomor baru. Dengan demikian, wajib pajak...

Istilah cashback sudah sangat familiar di kalangan masyarakat. Mulai dari belanja di marketplace, transaksi kartu kredit, hingga program afiliasi, cashback sering dianggap sekadar “bonus” atau potongan harga biasa. Namun, belakangan ini sebagian Wajib Pajak menemukan bahwa cashback yang diterima justru muncul sebagai bukti potong di Coretax dan otomatis masuk dalam draft SPT Tahunan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah semua cashback merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh)? Cashback yang...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali melakukan langkah proaktif dalam mengingatkan kewajiban perpajakan masyarakat. Dalam waktu dekat, DJP akan mengirimkan email blast kepada sekitar 14 juta wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus pengingat agar wajib pajak segera melaksanakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siapa Saja yang Akan Menerima Email? Berdasarkan data DJP, email blast tersebut...

Dalam pengelolaan bisnis, pencatatan keuangan menjadi fondasi penting untuk mengetahui kondisi usaha secara akurat. Secara umum, terdapat dua metode pencatatan yang sering digunakan, yaitu accrual basis dan cash basis. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dan digunakan sesuai dengan kebutuhan serta skala bisnis. Pengertian Accrual Basis Metode accrual basis mencatat pendapatan dan beban pada saat transaksi terjadi, bukan ketika uang benar-benar diterima atau dibayarkan. Artinya, jika perusahaan telah menjual...

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan bahwa pembelian voucher game online seperti Mobile Legends dan Free Fire kini dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Aturan ini mulai berlaku sejak 1 Juni 2021, sebagai bagian dari kebijakan pengenaan pajak atas produk dan layanan digital yang dijual kepada konsumen di Indonesia. Penetapan tersebut dilakukan setelah DJP menunjuk sejumlah perusahaan digital sebagai pemungut PPN Perdagangan Melalui...

Periode 11 Februari – 17 Februari 2026 KMK Nomor 6/MK/EF.2/2026Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/MK/EF.2/2026 telah menetapkan kurs pajak yang berlaku untuk periode 11 Februari sampai dengan 17 Februari 2026. Kurs ini digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban perpajakan atas transaksi yang menggunakan mata uang asing. Pada periode kali ini, pergerakan nilai tukar menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Beberapa mata uang mengalami penguatan terhadap Rupiah, sementara sebagian...