Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan status nonaktif tidak perlu khawatir. NPWP yang sudah dinonaktifkan masih dapat diaktifkan kembali apabila wajib pajak kembali memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Kebijakan mengenai pengaktifan kembali NPWP ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui ketentuan PER-7/PJ/2025. Aturan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengaktifkan kembali NPWP tanpa perlu membuat nomor baru. Dengan demikian, wajib pajak...

Istilah cashback sudah sangat familiar di kalangan masyarakat. Mulai dari belanja di marketplace, transaksi kartu kredit, hingga program afiliasi, cashback sering dianggap sekadar “bonus” atau potongan harga biasa. Namun, belakangan ini sebagian Wajib Pajak menemukan bahwa cashback yang diterima justru muncul sebagai bukti potong di Coretax dan otomatis masuk dalam draft SPT Tahunan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah semua cashback merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh)? Cashback yang...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali melakukan langkah proaktif dalam mengingatkan kewajiban perpajakan masyarakat. Dalam waktu dekat, DJP akan mengirimkan email blast kepada sekitar 14 juta wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan sekaligus pengingat agar wajib pajak segera melaksanakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siapa Saja yang Akan Menerima Email? Berdasarkan data DJP, email blast tersebut...

Dalam pengelolaan bisnis, pencatatan keuangan menjadi fondasi penting untuk mengetahui kondisi usaha secara akurat. Secara umum, terdapat dua metode pencatatan yang sering digunakan, yaitu accrual basis dan cash basis. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dan digunakan sesuai dengan kebutuhan serta skala bisnis. Pengertian Accrual Basis Metode accrual basis mencatat pendapatan dan beban pada saat transaksi terjadi, bukan ketika uang benar-benar diterima atau dibayarkan. Artinya, jika perusahaan telah menjual...

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan bahwa pembelian voucher game online seperti Mobile Legends dan Free Fire kini dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Aturan ini mulai berlaku sejak 1 Juni 2021, sebagai bagian dari kebijakan pengenaan pajak atas produk dan layanan digital yang dijual kepada konsumen di Indonesia. Penetapan tersebut dilakukan setelah DJP menunjuk sejumlah perusahaan digital sebagai pemungut PPN Perdagangan Melalui...

Periode 11 Februari – 17 Februari 2026 KMK Nomor 6/MK/EF.2/2026Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/MK/EF.2/2026 telah menetapkan kurs pajak yang berlaku untuk periode 11 Februari sampai dengan 17 Februari 2026. Kurs ini digunakan sebagai dasar perhitungan kewajiban perpajakan atas transaksi yang menggunakan mata uang asing. Pada periode kali ini, pergerakan nilai tukar menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Beberapa mata uang mengalami penguatan terhadap Rupiah, sementara sebagian...

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Ketentuan ini juga berlaku bagi karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun perusahaan swasta yang menerima penghasilan secara teratur. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 PER-16/PJ/2016, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur; termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas,...

Di era digital saat ini, anak-anak sudah banyak yang aktif menjadi influencer cilik di berbagai platform media sosial. Endorsement, kerja sama dengan brand, hingga konten berbayar membuat influencer cilik mulai memiliki penghasilan sendiri. Pertanyaannya, apakah penghasilan tersebut wajib dikenakan pajak? Dan bagaimana cara pelaporannya? Penghasilan Influencer Cilik Tetap Dikenai Pajak Perlu dipahami bahwa setiap penghasilan merupakan objek pajak, termasuk penghasilan yang diterima oleh influencer cilik. Penghasilan tersebut dikenakan...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak memberikan penjelasan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan saat mengunduh Bukti Potong PPh Pasal 21 Formulir A1 melalui sistem Coretax DJP. Permasalahan ini muncul setelah adanya keluhan dari warganet yang menyatakan bahwa bukti potong tidak terlihat di akun Coretax, meskipun perusahaan telah menerbitkannya. Menanggapi hal tersebut, Kring Pajak mengimbau wajib pajak agar terlebih dahulu memastikan bahwa data identitas berupa NIK...

Sejak implementasi Coretax DJP, sebagian wajib pajak mengalami kendala berupa notifikasi NIK duplikasi saat melakukan pendaftaran atau akses akun.Kondisi ini sering menimbulkan kekhawatiran, karena wajib pajak khawatir NIK-nya digunakan oleh pihak lain. Padahal, dalam banyak kasus, NIK duplikasi bukan merupakan indikasi penyalahgunaan data, melainkan akibat pencatatan data yang sudah ada di sistem DJP. Apa yang Dimaksud dengan NIK Duplikasi? NIK duplikasi adalah kondisi ketika Nomor Induk Kependudukan (NIK)...