Hai Sobat, Berikut merupakan informasi update kurs pajak yang berlaku dari tanggal 01 November 2023 hingga 07 November 2023 Yuk baca info selengkapnya melalui postingan ini!!! Jika anda membutuhkan pelayanan Jasa Akuntan dan Perpajakan kunjungi laman kami kjasigitwijanarko.co.id atau hub. 082336833231 (WhatsApp)

Hai sobat, Apa sih Tax Buoyancy sebagai Indikator Penerimaan Pajak? Yuk baca info selengkapnya melalui postingan di Ini!!! Dalam mengukur derajat sensivitas penerimaan pajak dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) digunakan tiga indikator yakni Tax Bouyancy, elastitisitas pajak (tax elasticity), dan rasio pajak (tax ratio). Pada dasarnya, Tax Bouyancy merupakan suatu indikator pengukur keseimbangan yang dapat menginterpretasikanpresentase perubahan yang terjadi dalam penerimaan pajak untuk setiap persen pertumbuhan ekonomi...

Hai Sobat, Apa itu Tax Treaty atau P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda)?. Mari bersama kita simak pembahasan tentang tax treaty atau P3B (perjanjian penghindaran pajak berganda) melalui postingan ini!!! Tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) merupakan istilah yang dibahas dalam undang-undang pajak penghasilan (UU PPh). Perjanjian tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya sebagai persetujuan dalam penghindaran pajak berganda serta meminimalisir penghindaran pajak dalam...

  Hai Sobat, Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Inovasi serta perbaikan senantiasa diterapkan untuk mewujudkan perbaikan layanan yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari transformasi layanan Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan, dilakukan pembaruan proses bisnis barang kiriman melalui PMK 96 tahun 2023. Selain mewujudkan layanan yang lebih cepat dan mudah, implementasi aturan ini diharapkan dapat mengurangi impor barang konsumsi serta melindungi...

Hai Sobat, Agar para petugas perpajakan dapat melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan, Para petugas sebelumnya harus menemukan indikasi-indikasi tindak pidana perpajakan. Lalu apa saja sih indikasi-indikasi tindak pidana perpajakan yang menyebabkan pemeriksaan bukper (bukti permulaan)? Pemeriksaan bukti permulaan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan (bukper) tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Hal ini diatur dalam UU KUP s.t.d.t.d. UU 7/2021 tentang HPP. Dirjen pajak...

Hai Sobat, Berikut merupakan informasi update kurs pajak yang berlaku dari tanggal 25 Oktober s.d. 31 Oktober 2023. Yuk baca info selengkapnya melalui postingan ini!!!   Jika anda membutuhkan pelayanan Jasa Akuntan dan Perpajakan kunjungi laman kami kjasigitwijanarko.co.id atau hub. 082336833231 (WhatsApp)

Hai Sobat, Didalam UUD mengenai Kebapean dan Cukai banyak menyinggung mengenai premi, lantas apa itu premi dalam konteks kebapean dan cukai? Yuk baca selengkapnya melalui postingan ini!!! Pasal 113 D Undang-undang No. 10/1995 s.t.d.d Undang-undang No. 17/2006 tentang kebapean mengatur adanya pemberian premi bagi perseorangan, kelompok orang, dan/unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kebapean. Selain itu, Pada pasal 64 D Undang-undang No. 11/1995 s.t.d.d Undang-undang No. 39/2007...

Hai Sobat, Apasih perbedaan dari Tax Advoidance dan Tax Evasion?, Mari bersama-sama membahas pengertian dan perbedaan Tax Advoidance dan Tax Evasion melalui postingan dibawah ini Tax Advoidance Merupakan praktik yang umumnya dilakukan oleh wajib pajak guna meminimalisir pembayaran beban pajak individu atau perusahaan yang terutang pada kas negara. Contoh : Fasilitas atau keringan pajak yang didapatkan oleh para pelaku UMKM Indonesia melalui ketentuan pada PP Nomor 23 Tahun...

Hi Sobat, Pasal 56 PP 12/2023 membahas mengenai Fasilitas Pajak Penghasilan 0% atas penghasilan dari perederan bruto usaha tertentu pada mikro kecil dan menengah di ibu kota nusantara. Apa saja sih isi dalam 56 PP 12/2023?, yuk baca selengkapnya melalui postingan ini. Wajib pajak dalam negri tidak termasuk bentuk usaha tetap yang melakukan penanaman modal di Ibu Kota Nusantara dengan nilai kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)...

Hi friends, did you know that the government, through the Minister of Finance who is in charge of taxation, has issued PMK 61 to provide clarity to taxpayers in implementing the tax collection scheme. What are the contents and provisions in PMK 61? Let’s read in full in this post. In the spirit of creating more legal certainty, fairness and equality for the taxpayers, as well as adjusting...