PP Nomor 43 Tahun 2025 hadir untuk memperkuat kualitas, transparansi, dan kepatuhan pelaporan keuangan di Indonesia. Berikut 5 poin penting yang perlu diketahui oleh pelaku usaha dan profesi terkait, antara lain:
📌 5 Poin Penting PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan
1️⃣ Laporan Keuangan Wajib Disusun Sesuai Standar
Setiap pelapor wajib menyusun laporan keuangan sesuai Standar Laporan Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2️⃣ Penyusun Harus Kompeten dan Berintegritas
Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan integritas untuk menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipercaya.
3️⃣ Dapat Menggunakan Jasa KJA atau KAP
Penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara internal maupun menggunakan jasa Akuntan Berpraktik melalui Kantor Jasa Akuntan (KJA) atau Akuntan Publik melalui Kantor Akuntan Publik (KAP).
4️⃣ Pelapor Bertanggung Jawab atas Laporan yang Disampaikan
Tanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan laporan keuangan tetap berada pada pelapor dan dituangkan dalam surat pernyataan tanggung jawab.
5️⃣ Penyampaian Dilakukan Melalui PBPK sebagai Sistem Satu Pintu
Laporan keuangan disampaikan melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) untuk mewujudkan pelaporan yang terintegrasi, efisien, dan menjadi satu sumber data yang sah (single source of truth).
Kesimpulan
PP Nomor 43 Tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pelaporan keuangan di Indonesia. Melalui kewajiban penyusunan laporan keuangan sesuai standar, penggunaan penyusun yang kompeten dan berintegritas, penegasan tanggung jawab pelapor, serta penerapan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) sebagai sistem satu pintu, regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan.
Leave a Reply