
Jenis Layanan Pendukung Keuangan Digital
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2022, layanan pendukung keuangan digital merupakan layanan yang penyelenggaraannya melalui aplikasi elektronik dan dikenakan PPN.
Layanan yang termasuk antara lain:
- Eco Crowdfunding: Penggalangan dana berbasis lingkungan.
- Islamic Digital Financing: Pembiayaan digital berbasis syariah, seperti e-waqf dan e-zakat.
- Robo Advise dan Credit Scoring: Layanan penasihat investasi otomatis dan penilaian kredit.
- Invoice Trading: Perdagangan atau pembiayaan tagihan.
- Voucher atau Token: Layanan voucher atau token digital.
- Produk Berbasis Aplikasi Blockchain: Produk keuangan yang menggunakan teknologi blockchain.
Pemungutan PPN
Layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya merupakan Jasa Kena Pajak (JKP). Jika penyelenggara sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), penyelenggara wajib:
- Memungut PPN.
- Menyetor PPN.
- Melaporkan PPN.
Atas penyerahan jasa tersebut.
Penghitungan PPN
PPN terutang dihitung dengan formula: Tarif PPN × Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
DPP = Penggantian
Besarnya berupa:
- Fee atau biaya;
- Komisi; atau
- Imbalan lainnya yang diterima penyelenggara dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima penyelenggara.


Leave a Reply