Hapus Bukti Potong di SPT? DJP Ajak WP Manfaatkan Fasilitas PSA

·

·

DJP ajak WP memanfaatkan fasilitas PSA

Wajib pajak orang pribadi yang menerima email perihal penghapusan bukti potong dari SPT Tahunan 2025 dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif (PSA).

Pengurangan tersebut diberikan atas sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU KUP akibat kekurangan pembayaran pajak yang timbul dari pembetulan SPT Tahunan.

Pengurangan sanksi hingga 100%

Wajib pajak orang pribadi yang membetulkan SPT Tahunan 2025 dan melunasi kekurangan pembayaran pajak paling lambat pada 31 Desember 2026 dapat memperoleh pengurangan sanksi administratif sebesar 100%.

DJP mengimbau wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT apabila terdapat penghasilan atau informasi perpajakan yang belum dilaporkan sehingga SPT Tahunan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

475.698 WP Terima Email Imbauan DJP

Dari sekitar 1,9 juta wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti potong, sebanyak 475.698 wajib pajak menerima email imbauan dari DJP.

Email tersebut dikirim kepada wajib pajak dengan bukti potong nonfinal berstatus valid dan sudah dilaporkan penerbit, dengan jumlah bukti potong yang dihapus lebih dari Rp100.000.

Potensi Nilai PPh Capai Rp2,01 Triliun

Nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut potensinya terindikasi senilai Rp2,01 triliun.

Melalui email imbauan tersebut, DJP mendorong wajib pajak untuk membetulkan SPT Tahunan 2025 agar sesuai dengan kondisi sebenarnya serta memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Batas waktu pelunasan kekurangan pembayaran pajak untuk memperoleh pengurangan sanksi hingga 100% adalah 31 Desember 2026.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *